DIY-Bengkulu Perkuat Kerja Sama Antardaerah untuk Inflasi

Yogyakarta (5/5/2026) – Dalam menghadapi tekanan cuaca ekstrem dan ketidakpastian pasokan pangan, pengendalian inflasi tidak dapat lagi hanya mengandalkan upaya parsial dari satu daerah. Sinergi antardaerah menjadi krusial, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta Provinsi Bengkulu sepakat untuk memperkuat kolaborasi melalui skema Kerja Sama Antardaerah (KAD). Langkah strategis ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi.

Penguatan sinergi ini mengemuka dalam forum Capacity Building dan Benchmarking Visit Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bengkulu ke TPID DIY yang diselenggarakan di Hotel Melia Purosani pada Selasa (5/5). Forum tersebut menjadi wadah untuk berbagi praktik terbaik dan menegaskan komitmen lintas wilayah dalam pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan beserta Sekda Bengkulu Herwan Antoni, para bupati, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat. Dari pihak DIY, hadir Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti didampingi Staf Ahli Gubernur Noviar Rahmad, Kepala Perwakilan BI DIY Sri Darmadi Sudibyo, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan, Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Eling Priswanto, serta perwakilan TPID DIY dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menekankan bahwa stabilitas inflasi merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Inflasi yang terkendali tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian bagi dunia usaha dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Ia menambahkan, “TPID dituntut tidak hanya responsif terhadap gejolak harga, tetapi juga antisipatif melalui pemetaan risiko, penguatan data, koordinasi lintas sektor, serta inovasi kebijakan yang tepat sasaran.”

Menurut Ni Made, tantangan ke depan semakin kompleks, terutama akibat perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem, ketidakpastian musim, dan gangguan produksi pangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pasokan dan harga, sehingga diperlukan langkah pengendalian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dalam konteks ini, KAD menjadi instrumen kunci.

Ni Made menegaskan bahwa tidak ada satu daerah pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangannya secara mandiri. “Melalui KAD, potensi surplus dan defisit antarwilayah dapat dipertemukan secara terencana, sehingga rantai pasok lebih kuat dan fluktuasi harga dapat ditekan,” jelasnya.

Sekda DIY juga mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim yang nyata, seperti cuaca ekstrem dan pola musim yang tidak menentu, secara langsung memengaruhi produksi pangan. Hal ini membuat pasokan sejumlah komoditas strategis rentan terganggu. “Situasi ini menuntut TPID semakin cermat membaca dinamika lapangan dan memperkuat langkah antisipatif,” imbuh Ni Made.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BI DIY Sri Darmadi Sudibyo menyoroti pentingnya KAD sebagai respons terhadap ketimpangan struktur produksi dan konsumsi pangan antarwilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar daerah masih bergantung pada pasokan dari wilayah lain, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang merah.

“Kerja sama harus berbasis data stok yang akurat dan mutakhir, mencakup produksi, konsumsi, hingga cadangan. Dengan begitu, intervensi kebijakan bisa tepat waktu dan sesuai kebutuhan riil,” ungkap Sudibyo.

DIY sendiri telah aktif menjalin KAD, terutama untuk komoditas hortikultura seperti cabai, dengan berbagai daerah seperti Riau, Jambi, Palembang, dan Lampung. Selain itu, DIY juga menjajaki kerja sama serupa dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Selatan. TPID DIY juga terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Berbagai inovasi terus digulirkan, mulai dari penguatan Kios Segoro Amarto, Warung MRANTASI, hingga Toko Kendil Simbok yang berfungsi sebagai pusat referensi harga. Edukasi kepada masyarakat juga digencarkan melalui program MRANTASI yang menyasar pedagang, pelajar, santri, hingga komunitas rumah tangga. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat akar rumput.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemda DIY dan menegaskan kembali pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam pengendalian inflasi. Ia menyebutkan bahwa isu inflasi merupakan persoalan nasional yang memerlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia.

“Kerja sama TPID seperti ini harus dioptimalkan agar memberi dampak nyata. Kami optimistis kolaborasi Bengkulu dan DIY akan semakin memperkuat pengendalian inflasi dan pemerataan ekonomi di daerah,” pungkasnya. (Fn/Yci/Jon)