DIY Tekan Angka Kemiskinan Jadi 9,70%, Tertinggi di Jawa

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menunjukkan perkembangan positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di DIY pada Maret 2026 berhasil ditekan menjadi 9,70%, sebuah penurunan sebesar 0,38% poin.

Capaian ini membawa DIY kembali memasuki target kemiskinan satu digit dan sekaligus mencatatkan rekor penurunan angka kemiskinan tertinggi di seluruh Pulau Jawa.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat. Ia mengapresiasi arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X selaku Ketua TKPKD, serta sinergi pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, dan perguruan tinggi.

“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong. Di bawah arahan Bapak Gubernur dan dukungan Bapak Wakil Gubernur, kami terus memperkuat integrasi data agar setiap program penanganan kemiskinan semakin tepat sasaran,” ujar Ni Made di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada 5 Agustus 2026.

Untuk memberantas akar masalah kemiskinan, Pemerintah Daerah DIY menerapkan sejumlah program intervensi strategis dan terintegrasi, antara lain:

1. Revitalisasi Lumbung Mataraman (Ingub DIY No. 5504/2026): Program ini bertujuan mengintegrasikan ketahanan pangan dan ekonomi warga. Percontohan sukses telah dilaksanakan di Wukirsari (Bantul), Bendung (Gunungkidul), Giripeni (Kulon Progo), dan Glagaharjo (Sleman).

2. Program Padat Karya: Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan langsung bagi warga miskin melalui pembangunan infrastruktur lokal.

3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Antara tahun 2023 hingga 2025, sebanyak 9.227 unit RTLH berhasil direnovasi dengan memanfaatkan sinergi APBD, Dana Keistimewaan (Danais), DAK, dan CSR. Jumlah rumah tidak layak huni yang sebelumnya tercatat 56.991 unit pada 2022, kini berkurang menjadi 47.764 unit.

4. Jaminan Sosial Lansia (JSLU): Skema bantuan non-tunai sebesar Rp300.000 per bulan disalurkan kepada 8.000 lansia rentan melalui warung lokal “Waluyo”, sekaligus turut menggerakkan ekonomi mikro di sekitarnya.

Plt. Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2026 berkurang sebanyak 13,9 ribu orang dibandingkan September 2025, menjadi 408,87 ribu jiwa. Penurunan ini merata di wilayah perkotaan (turun menjadi 9,55%) dan perdesaan (turun menjadi 10,18%).

Capaian ini didukung oleh fondasi makroekonomi DIY yang impresif pada awal tahun 2026, dengan indikator sebagai berikut:

Indikator Ekonomi DIY (Triwulan I-2026)

• Pertumbuhan Ekonomi (YoY): 5,84% (salah satu tertinggi di Jawa)
• Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga: 5,02%
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 3,05%
• Nilai Tukar Petani (NTP): 109,70 (menunjukkan perbaikan daya beli petani)

Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik Bapperida DIY, Andreas Bayu Nugroho, menjelaskan bahwa Pemda DIY kini memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program pusat dan daerah tidak tumpang tindih. Dari pemetaan data tersebut, Pemda DIY bersama kabupaten/kota telah menetapkan 15 kapanewon dan 3 kemantren sebagai lokus prioritas percepatan penanganan kemiskinan, tanpa mengabaikan wilayah lain.

“Sebanyak 98% perekonomian DIY ditopang oleh UMKM. Karena itu, tantangan kami selanjutnya adalah mendongkrak kualitas, produktivitas, akses permodalan, serta daya saing UMKM agar terus mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi pengungkit utama penurunan kemiskinan,” tutup Andreas.