Presiden Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi, Dorong Ekonomi Desa

Yogyakarta (16/05/2026) – Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang tersebar di berbagai wilayah. Peresmian dilakukan secara serentak dari Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026. Pemerintah memproyeksikan program ini akan mampu menggerakkan perputaran uang senilai miliaran rupiah di tingkat desa sekaligus memperkuat jejaring ekonomi masyarakat.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, peresmian berskala nasional ini diikuti oleh Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X, didampingi Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Keduanya mengikuti acara melalui konferensi video dari lokasi KDMP Wukirsari, Imogiri, Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri tengah mempersiapkan sejumlah koperasi lain untuk tahap peresmian berikutnya.

Presiden Prabowo mengapresiasi keberhasilan operasionalisasi ribuan koperasi dalam kurun waktu kurang dari tujuh bulan, menyebutnya sebagai pencapaian luar biasa yang jarang terjadi di negara lain. Pemerintah juga mencatat bahwa sebanyak 9.294 bangunan fisik KDMP telah selesai dibangun dan jumlahnya terus bertambah. Dari total tersebut, 1.061 koperasi dinyatakan siap beroperasi penuh dan diresmikan hari ini.

“Tadi dilaporkan oleh Menteri Keuangan secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem,” ujar Presiden Prabowo.

Secara rinci, di Jawa Timur tercatat telah berdiri 530 unit KDMP yang tersebar di tujuh kabupaten. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki 531 unit yang berlokasi di delapan kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan jumlah koperasi akan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 30 ribu unit pada 16 Agustus mendatang.

Presiden Prabowo meyakini koperasi desa akan menjadi motor penggerak ekonomi baru di kalangan masyarakat bawah. Ia memperkirakan setidaknya Rp45 juta per hari akan beredar di setiap desa melalui berbagai aktivitas ekonomi warga. Keberadaan koperasi juga diharapkan dapat menekan biaya logistik, karena masyarakat tidak lagi perlu bergantung pada pasar yang lokasinya jauh dari desa.

“Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa program Koperasi Merah Putih akan diperkuat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjelaskan bahwa perputaran uang dari program MBG nantinya akan langsung disalurkan ke desa, sehingga turut menggerakkan ekonomi lokal. Skema ini diharapkan dapat menjadi penyangga ekonomi nasional di tengah tantangan pasar bebas global.

“MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita,” tegas Presiden Prabowo.

Selain berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, Koperasi Merah Putih juga akan dimanfaatkan sebagai penyalur pupuk bersubsidi, bantuan pemerintah, layanan logistik, hingga apotek dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah bahkan berencana menyediakan gerai layanan keuangan di setiap koperasi untuk memudahkan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Koperasi Merah Putih nantinya juga akan menjadi jembatan bagi masyarakat desa untuk mengakses layanan keuangan murah dan peluang usaha produktif. Pemerintah juga telah menurunkan suku bunga pinjaman ultra mikro Mekaar dari kisaran 22-24 persen menjadi 8 persen. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro perempuan di pedesaan, dapat memperoleh akses kredit yang lebih ringan.

“Masa pengusaha besar dapat 9 persen, emak-emak di kampung-kampung dapat 24 persen? Yang nggak bener itu, kita ubah,” katanya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian situasi global. Ia menegaskan bahwa pemenuhan pangan bagi 287 juta rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab besar pemerintah.

“Kalau bangsa ini lapar, saya yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Dalam sektor pangan, pemerintah melaporkan surplus beras nasional pada tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton. Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah di Bulog telah mencapai 5,3 juta ton, angka tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program kerakyatan ini. “Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahgunakan kewenangan akan kita bersihkan, kita copot,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bantul, Agus Budiraharja, menyampaikan bahwa Kabupaten Bantul belum termasuk dalam tahap pertama peresmian koperasi secara nasional. Meskipun demikian, sejumlah bangunan koperasi di Bantul dilaporkan telah selesai dibangun dan ditargetkan siap diresmikan pada tahap berikutnya di bulan Agustus mendatang.

“Tadi dilaporkan oleh Pak Dandim, dari tahap yang pertama, sepuluh sebagian besar sudah jadi di Bantul. Cuma kenapa hari ini tidak ikut di-launching, karena persiapan untuk isiannya belum,” jelasnya.

Agus merinci bahwa kebutuhan yang masih dalam persiapan meliputi rak, AC, CCTV, kendaraan operasional, hingga produk yang akan dijual di koperasi. Menurutnya, kesiapan ini krusial agar koperasi dapat langsung beroperasi secara optimal setelah diresmikan.

“Kemungkinan Bantul akan diikutkan pada peresmian di bulan Agustus. Paling tidak sepuluh bangunan itu sudah siap sehingga bisa menjadi contoh untuk KMP yang ada di Kabupaten Bantul,” ungkap Agus. (uk/ts/wa)