Yogyakarta, 12 Mei 2026 – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menghadiri Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) 2026 di Semarang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 11-12 Mei 2026. Acara bertema ‘Sinergi Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan sebagai Strategi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim’ ini diikuti oleh perwakilan dari 12 Pemerintah Provinsi.
Ke-12 provinsi tersebut meliputi 10 anggota FKD MPU, yaitu Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dua provinsi lainnya yang turut serta adalah Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Forum ini menjadi ajang kolaborasi bagi 12 pemerintah provinsi dalam merumuskan strategi untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam sambutannya menyatakan harapan agar forum ini dapat menghasilkan terobosan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan menumbuhkan ekonomi baru di setiap wilayah. Ia juga menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah penciptaan ide kreatif untuk pengembangan wilayah secara bersama.
“Kita menyadari bahwa di situasi global saat ini, tekanan fiskal, keterbatasan fiskal, dan lain sebagainya, menuntut seluruh pejabat publik untuk lebih kreatif. Provinsi satu dengan provinsi lain tentu punya keunggulan masing-masing yang bisa dikembangkan untuk bisa saling melengkapi,” ungkapnya.
Rapat Kerja FKD-MPU Tahun 2026 diselenggarakan sebagai forum komunikasi dan koordinasi tertinggi bagi anggota FKD-MPU. Tujuannya adalah untuk menyepakati arah kebijakan kerja sama regional yang responsif terhadap dinamika perubahan iklim dan dampaknya terhadap ketahanan pangan di wilayah anggota. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mengevaluasi capaian implementasi Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani pada Rakergub Tahun 2025.
Secara spesifik, Rapat Kerja FKD-MPU Tahun 2026 bertujuan merumuskan peta jalan kolaborasi mitigasi dampak iklim terhadap kerawanan pangan sebagai panduan implementasi bagi seluruh pemerintah provinsi anggota. Selain itu, forum ini juga memperkuat koordinasi antardaerah dalam pengelolaan sumber daya pangan berkelanjutan melalui integrasi sistem informasi iklim, pangan, dan kebencanaan. Rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat terkait penguatan peran kerja sama antardaerah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berketahanan iklim juga disusun dalam kesempatan ini.
“Ketahanan pangan yang terganggu akibat iklim, bukan hanya masalah ekonomi, tetapi ancaman langsung terhadap agenda nasional penurunan prevalensi stunting. Wilayah MPU yang mencakup sentra pangan nasional, harus menjamin ketersediaan gizi bagi kelompok rentan guna memastikan keberhasilan program prioritas nasional,” ujar Luthfi.
Dalam diskusi panel yang dipandu jurnalis senior Desi Anwar, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya sinkronisasi APBD dengan program strategis nasional. Bima Arya juga menyoroti peran strategis sepuluh provinsi anggota MPU yang berkontribusi 62% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta pentingnya percepatan transformasi energi.
“Persoalan energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” katanya.
Terkait sektor ketahanan pangan, Bima Arya mengingatkan perlunya pengaturan konektivitas distribusi antarwilayah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok penting bagi masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan.
Hal ini diperkuat oleh paparan dari Kementerian Pertanian RI mengenai strategi adaptasi cepat pemerintah daerah terhadap proyeksi gagal panen akibat El Nino yang diprediksi berlangsung hingga 2027. Di sektor energi, Kementerian ESDM RI mendorong peran daerah dalam transisi energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan kebijakan green energy yang berkeadilan.
Di akhir Rapat Kerja MPU 2026, enam langkah strategis disepakati oleh seluruh peserta rapat kerja. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara yang disaksikan oleh Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Dr. Suhajar Diantoro.
Enam poin utama kesepakatan tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan sebagai antisipasi penurunan produksi pertanian sebagai respons terpadu terhadap El Nino, mendorong kolaborasi antar BUMD bidang pangan di seluruh provinsi anggota sebagai wujud sinergi, serta merespons krisis energi global melalui penguatan sumber daya lokal. Selain itu, implementasi rencana aksi 2027 dipertegas dengan komitmen anggaran dan program kerja pada enam bidang perjanjian kerja sama, mendukung pembangunan giat sea wall di Pantai Utara Jawa untuk ketahanan bencana, dan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan seluruh poin kesepakatan.
Seluruh informasi di situs ini dipublikasikan dengan itikad baik untuk tujuan informasi umum. Segala tindakan yang dilakukan pembaca berdasarkan informasi dari situs ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Artikel ini disusun dengan bantuan Artificial Intelligence (AI). Mohon gunakan informasi secara bijak dan lakukan verifikasi tambahan bila diperlukan. Jika ditemukan kesalahan informasi atau konteks, silakan hubungi via WhatsApp di nomor +62-831-9391-8288.